Rapat Paripurna ke-19  DPRD Kaltim, dengan  agenda,  penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kaltim tentang   pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kaltim tahun 2020.

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,SAMARINDA-Gubernur Kaltim H Isran Noor didampingi Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menghadri Rapat Paripurna ke-19  DPRD Kaltim, dengan  agenda,  penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kaltim tentang   pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kaltim tahun 2020. Persetujuan DPRD Kaltim  terhadap  rencana peraturan daerah menjadi  Perda. Penandatangananan  persetujuan bersama antara DPRD Kaltim dengan Gubernur Kaltim. Serta penyampaian pendapat akhir Gubernur Kaltim. yang dilaksanakan secara  langsung dan virtual di Gedung D, lantai 6 DPRD Kaltim, Senin, (21/6/2021)  

Isran Noor mengatakan penyusunan peraturan daerah  tentang  pertanggungjawan pelaksanaan APBD tahun 2020, merupakan amanah dari UU No 17 tahun 2003, tentang keuangan negara dan UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Dikatakan, Penyusunan Perda  tersebut  telah diawali  dari penyampaian  Nota Keuangan  rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020.  Pemandangan  umum Fraksi-fraksi  DPRD terhadap nota keuangan Perda  tentang pertanggungjawan  pelaksanaan  APBD tahun  2020, hingga persetujuan bersama atas Rancangan  Perda tentang pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD tahun 2020.

“Dalam laporan pembahasan Raperda tentang pertanggungjawan pelaksanaan APBD,  berbagai masukan, saran  dan tanggapan  serta rekomendasi  data  telah disampaikan, oleh karena itu Pemprov Kaltim menyampaikan terima kasih  kepada DPRD Kaltim  atas laporan yang telah  disampaikan,” kata Isran Noor.

 Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan  daerah, dan mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka pengelolaan keuangan daerah perlu segera secara profesional, transparansi dan akuntabel.

“Alhamdulillah, atas usaha kita bersama, laporan keuangan Pemprov Kaltim  tahun 2020, memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pegecualian (WTP) dari BPK RI, dan opini tersebut dicapai selama 8 kali, namun yang tidak kalah pentingnya  adalah bagaimana  visi Kaltim  tahun 2023, berani untuk Kaltim  berdaulat dapat diwujudkan,”kata Isran Noor.

Dalam kesempatan tersebut, Isran Noor  meminta kepada kepala SKPD beserta jajarannya dilingkup Pemprov Kaltim untuk dapat mengantisipasi terhadap kegiatan yang dapat menghambat tercapainya visi  dan misi yang telah ditetapkan.

“Setelah dilakukan persertujuan bersama terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, maka kita dihadapkan pada rangkaian  tugas selanjutnya yaitu penyusunan APBD perubahan tahun 2021, dan APBD 2022. Dan kita berharap kedua proses pembahasan APBD dapat selesaikan dengan tepat waktu untuk menghindari  keterlambatan dan SiLPa,”tandas Isran Noor.

Dalam Rapat paripurna ke-19 DPRD Kaltim, juga dilakukan persetujuan bersama  antara  Gubernur Kaltim dengan DPRD Kaltim , dengan ditandai penandatangan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur Kaltim  H Isran Noor  dengan Ketua  DPRD Kaltim beserta Wakil Ketua  DPRD Kaltim, dan saksikan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi.(mar)